Berita

Yusril Heran, BW Sebut Kenaikan Gaji dan THR PNS Kecurangan TSM

VIVA –  Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin menilai, permohonan sengketa Pemilihan Presiden yang disampaikan kubu Prabowo hanya berdasarkan asumsi. Terkait keberatan yang disampaikan bahwa kenaikan gaji serta THR kepada PNS dan TNI/Polri menguntungkan pasangan petahana, kata Yusril Ihza Mahendra perlu ada pembuktian.

Yusril seperti diketahui merupakan ketua tim hukum yang pada sidang gugatan hasil Pemilu menjadi pembela pasangan Jokowi – Ma’ruf.

“Kalau dikatakan gaji pegawai negeri naik atau bayar THR diasumsikan bagian dari kecurangan TSM, harus dibuktikan. Tidak bisa hanya mengemukakan secara asumtif,” kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Yusril pun berandai – andai, jika dugaan kecurangan itu benar dikatakan. 

Jarak suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 17 juta yang signifikan, menurutnya tidak bisa dikatakan juga ada andil suara PNS turut membantu kemenangan. 

“Itu kekalahan mereka itu kan 17 juta suara, berapa banyak sih pegawai negeri di seluruh Indonesia dan keluarganya. Yang harus ditunjukkan bahwa misalnya dengan dinaikkannya gaji pegawai negeri, dikasihnya thr lebih awal lantas kemudian misalnya terjadi peningkatan suara dari pegawai negeri,” kata dia. 

Sebelumnya saat hadir di sidang Mahkamah Konstitusi, Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum Prabowo – Sandi, menyebut terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. 

Salah satu kecurangan yang disebut adalah penyalanggunaan kas negara dengan menggelontorkan gaji dan thr pegawai negeri sipil lebih cepat dari waktunya.

Cara itu dinilai dapat memengaruhi preferensi pemilih. “Kecurangan pemilu ini dilakukan secara sistematis karena tersusun rapi, di antaranya disahkannya dengan instrumen undang-undang APBN dan dasar hukumnya masing-masing,” kata Bambang. (mus)