fbpx
Analisis Opini

Template PPh21 dari Kantor Pajak Akibatkan Lebih Bayar

Sejak bulan Agustus 2017, Kantor Pajak membagikan template excel PPh21 tahun 2017 yang ternyata salah dan mengakibatkan lebih bayar. Entah kenapa, kantor pajak memaksa untuk memasukan perhitungan PPh21 dengan mengacu pada perhitungan yang dihasilkan dari template excel PPh21 yang dibagikan oleh Kantor Pajak.

Wajib Pajak dihimbau untuk melakukan pembayaran PPh21 setiap bulan didasarkan pada template excel PPh21 tersebut. Meskipun pajak yang harus dibayar bertambah, namun karena selisih kenaikannya sedikit maka hamper semua wajib pajak mengikuti imbauan dari Kantor pajak tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada awal tahun 2018 ini semua Wajib Pajak telah melakukan perhitungan rampung PPh21. Hasil perhitungan ini digunakan untuk mencetak form A1 agar dapat segera dibagikan kepada karyawan.

Form A1 ini menjadi dasar karyawan dalam melakukan perhitungan pajak perorangan untuk SPT 1770S maupun 1770SS. Dari hasil perhitungan rampung masing-masing karyawan timbul selisih dibandingkan dengan template PPh21 dari Kantor Pajak. Ternyata pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang tahun 2018 lebih dibandingkan hasil perhitungan rampung.

Posisi pajak lebih bayar untuk karyawan yang bekerja penuh sepanjang tahun 2017 dan masih menjadi karyawan tetap pada tahun 2018 tidak menjadi masalah karena dapat dikompensasikan dengan perhitungan pajak pada tahun 2018. Masalah timbul tatkala karyawan tersebut pindah kerja pada tahun 2017. Terlebih bila karyawan tersebut di PHK tahun 2017 dan menerima santunan JHT, kerumitan semakin bertambah.

Bila diteliti cara perhitungan dan rumus makro excel yang ada dalam template PPh21, selisih perhitungan bukan disebabkan cara perhitungan pajak terhutang. Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan golongan tariff pajak dan tingkat Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Rumus “sum-if-lockup” yang ada sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Sheet data untuk golongan tariff pajak yang disiapkan juga sudah terverifikasi.

Masalah timbul tatkala karyawan baru masuk yang hanya menerima THR secara proporsional bulan masa kerja. Misalnya karyawan baru masuk bulan juli sehingga hanya berhak menerima THR setengah dari gaji pokok. Masalah lain adalah pemberian THR hanya dihitung dari gaji pokok tidak termasuk dengan tunjangan jabatan, uang makan dan uang lembur. Hasil perhitungan PPh21 rampung jauh lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan template PPh21 dari Kantor Pajak. Ternyata masalahnya ada pada penyetahunan biaya gaji.

Direktur Jenderal Pajak mendefinisikan satu tahun memiliki 13 bulan. Dalam perhitungan penyetahunan gaji, THR dianggap sebagai gaji bulan ke 13. Kantor Pajak membuat perhitungan bulanan dengan gaji dikalikan 13 kemudian dipotong PTKP dan selanjutnya dihitung kewajiban pajak setahun. Perhitungan ini kemudian dibagi 13 sehingga angsuran PPh21 yang disetor lebih besar.

Sebagai ilustrasi dapat diberikan contoh Donny karyawan tua di satu perusahaan yang sudah menikah dan memiliki anak 2 orang dengan gaji pokok perbulan Rp5 juta dan uang makan/transport dengan tariff Rp50 ribu perhari sehingga rata-rata perbulan memperoleh Rp1 juta. Setelah dipotong biaya jabatan Rp500 ribu maka berdasarkan perhitungan sendiri dimana penghasilan setahun dikali 12 bulan diperoleh Rp66 juta.

Selanjutnya dipotong dengan PTKP Rp67 juta maka penghasilan Donny tidak terhutang pajak. Bila mempergunakan template PPh21 yang dianjurkan dari KPP, maka penghasilan setahun dikali 13 bulan diperoleh Rp71,5 juta. Selanjutnya dipotong dengan PTKP 67 juta maka diperoleh penghasilan kena pajak Donny sebesar Rp225.000 sehingga terdapat pajak terhutang disetahunkan sebesar Rp225.000 yang bila dibagi dengan 13 bulan maka kewajiban pajak yang harus dibayar per bulan sebesar Rp17.307.

Perhitungan sedikit berbeda pada bulan Juli saat karyawan menerima THR Lebaran sebesar 1 bulan gaji pokok. Dari perhitungan sendiri, penghasilan Donny yang disetahunkan sebesar Rp66 juta ditambah dengan THR sebesar Rp5 juta kemudian dipotong PTKP Rp67 juta maka diperoleh penghasilan kena pajak Donny bulan Juli sebesar Rp4 juta sehingga pajak terhutang disetahunkan Donny sebesar Rp200.000 dan bila dibagi 12 maka kewajiban terhutang Donny untuk bulan Juli menjadi sebesar Rp36.538.

Bila mengikuti cara perhitungan yang dihasilkan oleh template PPh21 dari KPP, maka terdapat kekurangan pajak yang harus disetor Rp17.307 setiap bulannya atau total setahunnya kurang setor sebesar Rp141.020. Pada waktu perhitungan PPh21 rampung di bulan Desember ternyata hasilnya sama. Dengan gaji Rp5 juta, uang makan/transport Rp50 ribu perhari rata-rata dan THR 1 bulan gaji, diperoleh penghasilan setahun sebesar Rp77 juta.

Bila dipotong PTKP Rp67 juta dan Biaya jabatan Rp6 juta diperoleh penghasilan kena pajak Rp4 juta sehingga PPh terhutang tahun 2017 sebesar Rp200 ribu. Bila perusahaan memakai perhitungan sendiri maka PPh21 yang disetor hanya sebesar Rp16.667 sehingga pada bulan Desember 2017 perusahaan harus memotong dan menyetorkan kekurangan pajak sebesar Rp183.333.

Sebaliknya bila perusahaan telah mengikuti perhitungan tempelate PPh21 dari KPP dan menyetorkan pajak terhutang sesuai perhitungan tersebut maka pajak yang sudah dipungut dan disetorkan berjumlah Rp226.915 sehingga terdapat lebih bayar pajak sebesar Rp26.915.

Permasalahannya adalah karyawan pada lapis gaji tersebut sangat banyak sehingga jumlah pajak lebih bayar menjadi besar. Yang membuat runyam adalah perhitungan lebih bayar tersebut dikompensasikan ke tahun berikutnya sehingga lebih bayar tersebut berlanjut sampai karyawan memperoleh THR lagi (mungkin di bulan Juni tahun 2018).

Penyetahunan penghasilan tersebut juga membuat masalah bila karyawan bekerja di perusahaan multinasional yang memiliki banyak anak perusahaan yang sering melakukan mutasi karyawan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain.

Seharusnya perhitungan penyetahunan penghasilan tidak perlu dilakukan karena hanya mengakibatkan pajak penghasilan lebih bayar. Tentu pihak Dirjen pajak tidak ingin direpotkan dengan melakukan pemeriksaan atas jutaan karyawan berpenghasilan Rp5 juta yang pajaknya lebih bayar sebesar Rp26.915.

Artikel Lainnya:

Source :

Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *