fbpx
Berita

Sosialisasi Keringanan Beban Pajak Penghasilan bagi Pelaku UMKM

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

Laporan Wartawan  Tribunpekanbaru.com, Ikhwanul Rubby

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau sosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau, Rabu (18/7).

Peraturan baru ini resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018.

Dalam peraturan baru ini Kementrian Keuangan memberikan keringanan beban pajak penghasilan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang semulanya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen.

Baca: Kronologis Kecelakaan Mantan Bupati Kuansing Ditabrak Sepeda Motor Saat Jalan Kaki 

Baca: 2 Calon Jamaah Haji Rombongan Pertama Asal Pekanbaru Batal Berangkat

“Diperaturan baru ini dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenai beban pajak penghasihan hanya sebesar 0,5 persen dari omset setahun tersebut,” Kepala Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau, Jatnika.

Pada peraturan pengganti tersebut juga mengatur tentang jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen kepada pelaku usaha.

Jangka waktu yang diberikan antaranya 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak seperti koperasi, cv dan firma.

Sementara yang berbentuk perseroan terbatas diberi waktu selama tiga tahun.

Jatnika menjelaskan jika jangka waktu yang ditentukan habis maka besaran pajak penghasilan final yang dikenakan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan.

Artikel Lainnya: