fbpx
Artikel Opini

Relaksasi Restitusi dan Membangun Trust

Beberapa hari yg lalu menkeu mengumumkan kebijakan baru dibidang perpajakan yaitu relaksasi restitusi. Restitusi pajak akan dilaksanakan secara lebih cepat. Batasan restitusi yang dipercepat pun juga dilonggarkan. Selama ini dunia usaha mengeluh karena merasa restitusi pajak di Indonesia, sulit, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Intinya mereka menganggap bahwa untuk meminta restitusi pajak itu membutuhkan banyak pengorbanan baik lahir maupun batin.

Apakah meminta restitusi di Indonesia benar-benar lama dan sulit?

Dalam Ease of Doing Business Index (Indeks kemudahan berbisnis/EoDB), Indonesia berada di peringkat 72. Di ASEAN peringkat itu dibawah Singapore, Malaysia, Thailand dan Brunei. Salah satu hal yang membuat EoDB indeks Indonesia berada di peringkat rendah adalah lamanya proses restitusi. Proses restitusi di Indonesia dianggap sangat lama yaitu rata-rata mencapai 10 bulan.

Lamanya proses restitusi di Indonesia sebenarnya cukup mengherankan karena di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) telah diatur restitusi yang cepat, yaitu pada pasal 17 C dan 17 D. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) juga mengatur restitusi untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) risiko rendah di Pasal 9 (4) C.

Lalu masalahnya di mana?

Sebagian besar fiskus berpendapat bahwa restitusi itu adalah hal yang tidak menyenangkan bahkan dianggap mengganggu. Restitusi mengurangi penerimaan pajak yang susah payah dihimpun. Belum lagi risiko dengan pihak pengawas seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) dan BPK. Inilah yang menyebabkan fiskus enggan memproses restitusi secara cepat. Keengganan ini seringkali membuat fiskus berusaha mati-matian menghalangi restitusi. Jangankan memperoleh restitusi secara cepat melalui pembayaran pendahuluan, restitusi melalui jalur normal saja sulit sekali.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa memperoleh status Wajib Pajak patuh adalah hal yang sangat sulit. Fiskus sangat selektif dalam memberikan status Wajib Pajak patuh. Celakanya, tidak jarang yang telah memperoleh status Wajib Pajak patuh pun dicari kesalahannya agar status Wajib Pajak patuhnya bisa dicabut.

Apabila masuk kriteria yang bisa memperoleh restitusi secara cepat, bukan berarti prosesnya bakal berjalan mulus.
Masih ada sebuah rintangan berupa penggeseran proses. Apabila misalnya hasil konfirmasi dari 100 faktur ada 1 yangg jawabannya tidak ada, maka langsung prosesnya digeser menjadi proses biasa yaitu melalui pemeriksaan sehingga jangka waktunya molor menjadi 12 bulan.

Lalu mengapa saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan relaksasi restitusi?

Selain bertujuan membantu cash flow dari Wajib Pajak, relaksasi restitusi bertujuan membangun kepercayaan / trust antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak. Tanpa disadari, sulitnya memperoleh restitusi yang menjadi hak wajib Pajak, memperburuk relasi antara DJP dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa didholimi karena sulit memperoleh haknya dan dicurigai tidak jujur, bahkan saat berupaya untuk jujur.

Relaksasi restitusi pajak bisa menjadi tonggak awal untuk menunjukkan kepada Wajib Pajak bahwa DJP memahami kesulitan Wajib Pajak dan berusaha membantu mengatasi hal itu. Bisa juga sebagai sinyal awal bahwa DJP siap menberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.

Bagaimana keamanan fiskus dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara?

Bila menemukan bukti restitusi yang tidak benar, DJP berhak memeriksa Wajib Pajak(post Audit). Ini artinya secara umum keuangan negara tetap berada dalam posisi yang aman dan fiskus tetap memiliki sarana untuk menagih bila terjadi restitusi yg tidak benar.

Relaksasi restitusi yang kebijakan umumnya adalah mengembalikan kelebihan pajak(restitusi) secara cepat setelah dilakukan penelitian, memungkinkan DJP melakukan realokasi sumber daya. Selama ini dari sekitar Rp 75 trilyun restitusi PPN yg diperiksa, discrepancy ratio-nya 3-4 %. Effort yang dilakukan dianggap kurang sebanding dengan hasilnya.

Hal yang lebih fatal lagi adalah banyaknya pemeriksaan restitusi ini mengalihkan konsentrasi Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) dari hal yang lebih penting yaitu pemeriksaan khusus. Dengan memproses restitusi secara cepat melalui penelitian dan dan tanpa pemeriksaan, akan mengurangi beban pemeriksaan sehingga ke depan FPP bisa difokuskan untuk melakukan pemeriksaan khusus all taxes. Dengan kondisi yang lebih ideal ini kualitas pemeriksaan pun diharapkan meningkat.

Perubahan pasti menimbulkan ketidaknyamanan, namun tetapi bila semua pihak yakin bahwa hal itu akan membuat keadaan lebih baik, maka perubahan itu pasti akan didukung. PR besarnya adalah meyakinkan kepada semua pihak bahwa perubahan ini perlu dan bakal berhasil menjadikan DJP bukan saja menjadi otoritas pajak terbesar di ASEAN tetapi juga menjadi yang terbaik.

Artikel Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *