fbpx
Berita

REI NTT Berharap Semua Bank Bisa Jalankan Kebijakan Relaksasi Uang Muka KPR

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Kebijakan relaksasi uang muka kredit Perumahan (KPR) yang berlaku 1 Agustus 2018 diharapkan bisa meningkatkan penyerapan rumah bersubsidi NTT.

Karena itu, DPD REI NTT berharap semua bank pelaksana bisa melaksanakan kebijakan tersebut.

Harapan itu disampaikan Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby ketika dihubungi melalui telepon, Kamis (2/8/2018).

Baca: Bupati Belu Sebut Tera Ulang Sangat Bermanfaat Bagi Konsumen

Bobby mengatakan, DPD REI NTT menyambut gembira kebijakan relaksasi uang muka KPR dari BI.

“Kami mengharapkan agar semua bank pelaksana dapat melaksanakan kebijakan tersebut agar MBR (masyarakat berpenghasilan Rendah) dapat memiliki rumah dengan DP atau uang muka 0 persen atau tanpa uang muka,” kata Bobby.

Dikatakan Bobby, dengan kebijakan ini dapat mendongkrak penyerapan rumah subsidi mupun rumah komersial.

“Kami telah berkoordinasi dengan semua bank mengenai kebijakan ini. REI NTT sendiri sedang gencarnya melakukan sosialisasi dengan berbagai institusi, badan maupun perorangan agar masyarakat mengetahui program ini sehingga bisa dimanfaatkan,” demikian Boby.

Apersi NTT juga menyambut baik kebijakan relaksasi uang muka KPR. Namun tidak hanya relaksasi uang muka, Apersi NTT juga berharap kebijakan relaksasi uang muka itu tidak menghilangkan subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta.

Sekretaris Apersi NTT, Filmon Loasana mengatakan, jika relaksasi uang muka menghilangkan subsidi uang muka akan membebani pembeli rumah karena angsuran rumah menjadi besar.

“Kebijkan ini ada baik, ada buruknya juga. Baiknya, masyarakat untung bisa dapat rumah tanpa bayar uang muka, developer juga untung karena rumah laku, namun buruknya, angsuran jadi besar karena ketika berhadapan dengan bank, mekanisme perbankan berlaku,” kata Filmon.

Ia berharap, tidak hanya uang muka nol persen, tapi pemerintah tidak mencabut subsidi uang muka (S-BUM). Kalau subsidi uang muka dicabut, katanya, bebannya kembali ke konsumen.

Filmo mengatakan, kebijakan ini memang terdengar mudah. Namun dalam pelaksanaan aka nada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.

“Mengikuti kebijakan itu, Kementerian PU dan PR telah mengeluarkan berbagai ketentuan atau persyaratan terkait kredit kepemilikan rumah yang mulai berlaku per 1 Agustus 2018. Syarat itu, harus dipenuhi pembeli rumah,” katanya. (*)

Artikel Lainnya:

    None Found