fbpx
Artikel Opini

Reformasi Perpajakan Bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan musuh bersama. Perbuatan ini acap terjadi di pelbagai aspek masyarakat. Korupsi, tidak mesti soal penyelewengan anggaran negara, seperti: megaproyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Tetapi, juga soal penyalahgunaan wewenang, seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi yang bukan berhak atau pemberian fasilitas mewah narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal, bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya bersama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mutlak dibutuhkan. Tentu, sinergi dengan KPK juga menjadi hal yang penting. Muaranya, terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Komitmen tersebut selalu menjadi prioritas pemerintah. Salah satu implementasinya yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018. Beleid ini mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Ada tiga fokus Stranas PK tersebut, yaitu: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan negara; dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Artikel ini menitikberatkan pada pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi perpajakan yang sedang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Berbicara pengelolaan keuangan negara, sudah barang tentu membahas bagaimana mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada dua sisi utama, yaitu: penerimaan (revenue) dan belanja (expenditure).

Korupsi pada sisi penerimaan negara mempunyai dampak tidak tercapainya target penerimaan negara. Akibatnya, pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal. Begitu juga dengan korupsi pada sisi belanja, khususnya pada proses perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dampaknya, target pembangunan nasional tidak tercapai.

Menjadi tantangan pencegahan korupsi pada sisi penerimaan negara adalah masih adanya penyelewengan dan kriminalisasi petugas pajak. Bukan itu saja, kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan juga belum optimal.

Sejalan dengan Stranas PK tersebut, Pemerintah sedang melaksanakan agenda reformasi perpajakan Jilid III. Pemerintah melalui Perpres Nomor 40 tahun 2018, menaruh perhatian yang besar atas hal ini. Perpres tersebut berisikan desain besar pembaruan sistem administrasi perpajakan. Ada lima pilar reformasi perpajakan, yaitu: (1) organisasi, (2) sumber daya manusia, (3) peraturan perundang-undangan, (4) proses bisnis, dan (5) teknologi informasi dan basis data.

Pembaruan sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu menghilangkan celah terjadinya penyelewengan dari petugas pajak sendiri. Selama ini, Ditjen Pajak telah berkomitmen untuk memberantas penyelewengan. Komitmen itu ditandai dengan pencanangan dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh unit kerja di Ditjen Pajak telah melaksanakan program ini.

Kriminalisasi juga kerap dialami oleh petugas pajak. Padahal, pegawai pajak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Memahami kondisi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ditjen Pajak senantiasa melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebagai bentuk sinergi antara Kemenkeu dengan Kepolisian, telah ditandatangani nota kesepahaman antar keduanya. Selain itu, kerja sama dengan Kejaksaan juga telah dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.

Data dan informasi berkaitan perpajakan menjadi senjata bagi Ditjen Pajak menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 228/PMK.03/2017. PMK ini sebagai pelaksanaan PP Nomor 31 tahun 2012 sesuai dengan amanat Pasal 35A UU KUP.

Ditambah lagi, wewenang akses informasi keuangan berkaitan perpajakan diberikan kepada petugas pajak. Wewenang tersebut diberikan melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpuu) Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Dua hal itulah yang menjadikan pertukaran data keuangan dan perpajakan menjadi lebih optimal.

Penguatan ini akan mewujudkan sistem perpajakan dengan proses bisnis yang efektif dan efisien sehingga otoritas pajak menjadi kuat, kredibel, dan akuntabel.  Selain itu, pembaruan ini dalam rangka membangun sinergi yang optimal antar lembaga. Apabila keduanya tercapai, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara bukan suatu isapan jempol.

Pada akhirnya, reformasi perpajakan menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Pelaksanaan reformasi perpajakan yang berjalan maksimal, bukan mustahil sasaran pencegahan korupsi juga terwujud. Pertama, tata kelola penerimaan negara yang optimal secara transparan dan akuntabel. Kedua, peningkatan kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan.

(Artikel ini dimuat di Harian Indonesian Tax Review Volume X/Edisi 10/2018)

Artikel Lainnya:

Penulis

Johana Lanjar
Johana Lanjar Wibowo yang akrab disapa “Kakjo” ini menaruh minat yang sangat besar dalam hal pengembangan potensi diri. Ini berakar dari kecintaannnya membaca dan mengoleksi buku-buku motivasi serta keinginannya untuk menjadi seorang motivator.

Di tengah kesibukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, Kakjo aktif memberikan Pelatihan Motivasi dan Pengembangan diri. Selain itu, sebagai Praktisi Hipnoterapi berbekal Certified of Hypnotist (C.H) dan Certified of Hypnotherapist (C.Ht) dari IBH, ia melayani therapy untuk berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, perilaku, kepribadian, dan masalah psikologis lainnya dengan metode hypnosis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *