fbpx
Analisis Opini

Pilkada Serentak dan Pajak

Tahun ini merupakan fase kedua diselenggarakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota (pemilihan kepala daerah/Pilkada) serentak.

Tercatat 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan menyelenggarakan Pilkada. Tahapan pilkada serentak 2018 sudah berjalan. Pekan ini merupakan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah, mulai 8 Januari dan berakhir 10 Januari lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, salah satu persyaratan warga negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017.

Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan dengan, pertama, fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon. Kedua, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.

Ketiga, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar. Hal ini mengandung makna bahwa setiap calon kepala daerah memberikan teladan atau panutan kepada masyarakat atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu juga, para pasangan calon kepala daerah dituntut aware atas pajak, yang merupakan sumber paling besar penerimaan negara.

Pada tahapan Pilkada nantinya, para pasangan calon kepala daerah menyampaikan visi dan misinya jika terpilih menjadi kepala daerah. Tentunya visi dan misi seluruh calon bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam artikel ini, penulis tidak membahas bagaimana visi dan misi dari pasangan calon atau memihak ke salah satu pasangan calon.

Visi-misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah harus disinergikan dengan pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan begitu, daerah dapat berkontibusi secara optimal dalam pencapaian program kerja pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 mengalokasikan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766.162,6 miliar (34,5% dari total belanja negara yang sebesar Rp2.220.657,0 miliar).

Di dalam anggaran transfer ke daerah tersebut terdapat alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak sebesar Rp56.683,9 miliar.

Menurut Undang-undang APBN Tahun 2018, DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sebagai dasar persentase DBH Pajak terdiri atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3), dan cukai hasil tembakau (CHT).

Perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara antara lain anggaran transfer ke daerah, terutama DBH pajak. Sinergi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan.

Himpun Penerimaan Pajak

Tidak hanya berfokus atas penggunaan anggaran terkait dengan program kerja kepala daerah terpilih, tetapi juga bagaimana para kepala daerah ikut serta dalam mendukung pemerintah pusat menghimpun penerimaan pajak.

Sinergi yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berkaitan dengan perpajakan dalam bentuk penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara (UU KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016.

Terdapat 19 (sembilan belas) jenis data dan informasi yang wajib disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan 7 (tujuh) jenis data dan informasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah tersebut, harapannya pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) dapat menggali potensi penerimaan pajak kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ataupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerahnya sebagai pendapatan asli daerah (PAD), juga bersimbiosis meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pusat. Pemerintah daerah juga diuntungkan atas DBH pajak sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dimana salah satu aksinya adalah kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak diartikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016, layanan publik tertentu tersebut, paling sedikit terdiri atas izin usaha perdagangan, izin usaha hiburan, izin mendirikan bangunan, dan izin usaha restoran. Selain itu izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan, dan atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pemerintah daerah juga dapat mempersyaratkan KSWP dalam pemberian layanan publik selain sembilan izin tersebut. Pelaksanaan KSWP ini juga menguntungkan kedua belah pihak.

Di satu sisi, penerimaan pajak daerah (PBB P-2 dan BPHTB) meningkat, di sisi yang lain, kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak pusat juga meningkat.

Pada musim Pilkada sekarang ini, para kandidiat pasangan calon kepala daerah dituntut mampu menawarkan visi, misi, dan program kerja yang bertujuan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan RPJMN dan RKP yang telah ditetapkan.

Lebih jauh lagi, mereka juga harus dapat bersinergi ikut serta dengan pemerintah pusat dalam mencapai penerimaan negara.

Mari menjadi pemilih cerdas dengan memilih kepala daerah yang sadar pajak dan sadar APBN.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Tulisan ini dimuat di Harian “Bisnis Indonesia” Tahun XXXIII No. 11034 Tanggal 12 Januari 2018.

http://kalimantan.bisnis.com/read/20180112/251/725699/pilkada-serentak-pilkada-serentak-dan-pajak

Artikel Lainnya:

Penulis

Johana Lanjar
Johana Lanjar Wibowo yang akrab disapa “Kakjo” ini menaruh minat yang sangat besar dalam hal pengembangan potensi diri. Ini berakar dari kecintaannnya membaca dan mengoleksi buku-buku motivasi serta keinginannya untuk menjadi seorang motivator.

Di tengah kesibukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, Kakjo aktif memberikan Pelatihan Motivasi dan Pengembangan diri. Selain itu, sebagai Praktisi Hipnoterapi berbekal Certified of Hypnotist (C.H) dan Certified of Hypnotherapist (C.Ht) dari IBH, ia melayani therapy untuk berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, perilaku, kepribadian, dan masalah psikologis lainnya dengan metode hypnosis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *