fbpx
Berita

Pembatasan Harga dan Kekeringan Mengancam Kesejahteraan Buruh Tani

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

Tingkat kesehateraan buruh tani terancam terus menurun. Hal itu salah satunya terindikasi dari semakin turunnya daya beli petani serta kebijakan pembatasan harga jual gabah dan biaya  produksi padi yang tinggi sehingga menyebabkan keuntungan yang didapat buruh tani semakin mengecil.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP), yang menjadi indikator daya beli petani, sejak awal tahun 2018 terus merosot. Angkanya turun dari Januari sebesar 102,92 menjadi 101,66 pada Juli.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ekononom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan pemerintah terlalu menahan harga di tingkat petani. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, harga pembelian gabah petani  oleh pemerintah dipatok sebesar Rp 3.700 per kilogram. Tujuannya agar harga di tingkat konsumen bisa ditekan.

“Pemerintah akan kesulitan mengangkat tingkat kemiskinan di perdesaan,” kata Faisal kepada Katadata, Kamis (9/8).

(Baca : Daya Beli Petani Turun 0,37% Sepanjang Juli 2018)

Menurutnya, tingkat ketimpangan di perdesaan selalu meningkat sejak September 2016. Survei enam bulan sekali yang dilakukan BPS mengungkapkan tingkat ketimpangan naik dari 0,316 menjadi 0,324 pada Maret 2018.

Faisal pun menyebut pemerintah terlalu fokus mengurus kemiskinan di perkotaan. Kendati diakuinya memang,  tingkat ketimpangan di perkotaan turun dari 0,409 menjadi 0,401 pada periode yang sama.

Namun, pemerintah seharusnya tak mengabaikan angka kemiskinan di desa. Karenanya, dia menyarankan pemerintah memprioritaskan kebijakan untuk masyarakat miskin di perdesaan, bukan kelas menengah. “Sebab sebanyak 61% penduduk miskin adanya di perdesaan,” ujar Faisal.

Jika kemiskinan di desa menurun, menurutnya  tingkat urbanisasi ke kota bakal lebih rendah. Alhasil, kemiskinan di perkotaan juga turun secara otomatis. Terlebih, masyarakat desa yang kebanyakan petani tidak menikmati tunjangan seperti gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua Umum Asosiasi Perbankan dan Perbenihan Tani Indonesia (AP2TI) Dwi Andreas Santosa  pun menyatakan hal senada. Dwi mengatakan  petani semakin tertekan dengan kebijakan pemerintah. “Kondisi petani belum membaik,” kata Dwi.

Data BPS, harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) terus menurun pada 7 bulan terakhir di 2018. Pada Januari, harga GKP per kilogram Rp 5.508 namun turun pada Juli menjadi Rp 4.716. Sebaliknya, harga beras medium eceran terus merangkak naik di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 9.880 per kilogram.

AP2TI mencatat, harga rata-rata beras medium berada di bawah rata-rata HET pada April 2017. Setelahnya, harga rata-rata satu kilogram beras medium selalu berada di atas HET.

Dwi menyatakan, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini membuat petani kesulitan untuk sejahtera. Apalagi biaya pokok produksi 1 kilogram GKP sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp 3.700 “Petani kan juga mengonsumsi beras,” ujarnya.

Tak hanya itu, masalah kekeringan yang mengancam sebagian wilayah Indonesia juga semakin mempersulit keadaan karena produktivitas petani berpotensi menjadi semakin rendah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan September 2018. Saat puncak musim kemarau, pemerintah dinilai perlu mewaspadai beberapa daerah yang rentan terjadi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

(Baca : Harga Gabah Petani Turun, BPS Sebut Beras Impor Disimpan di Gudang)

Karenanya, Dwi memperkirakan produksi beras semester kedua lebih rendah dibandingkan semester pertama 2018. Bahkan, panennya  yang sebekumnya digadang bisa menambah jumlah pasokan beras di gudang,  hasilnya diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan semester kedua tahun lalu karena dibayani masalah kekeringan dan  gagal panen. 

Perum Bulog, perusahaan pelat merah yang bertugas melakukan  stabilisasi pasokan dan harga beras, menargetkan penyerapan gabah setara beras sebesar 1 juta ton pada kuartal III 2018. Namun, Dwi pun meragukan target tersebut karena kendala cuaca dan harga.

Sementara Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mendata penyerapan beras Bulog pada Juli 2018 hanya sebesar 238.172 ton, lebih sedikit dibandingkan Juli 2017 yang bisa mencapai 277.782 ton. Pada kuartal III tahun lalu, penyerapan Bulog pun cuma mencapai 676.542 ton.

(Baca juga: 261 Ribu Ton Beras Impor Siap Penuhi Gudang Bulog)

Penyerapan beras petani oleh Bulog pada semester I 2018 juga menorehkan kinerja yang kurang memuaskan. Sebab, penyerapannya  beras petani oleh Bulog hanya sekitar 1 juta ton, di bawah periode yang sama tahun lalu 1,27 juta ton.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Maman Suherman mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi kekeringan. Caranya dengan pompanisasi untuk areal sawah yang mengandalkan air hujan. “Kami sudah kerahkan pengairan bergilir ke sentra produsen padi,” kata Maman.

Artikel Lainnya: