fbpx
Artikel Opini

Pajak, Sebuah Dilema Moral-Teologis

Pajak adalah salah satu bagian dari mandat budaya yang Tuhan berikan kepada setiap orang supaya kita bukan hanya menjadi berkat di lingkungan kita sendiri (sesama orang Kristen), tetapi kita dipanggil Tuhan dengan pemikiran yang lebih global. Sebab Alkitab dimulai dengan Adam, bukan dengan Abraham. Tapi seringkali gereja lebih sibuk dengan dirinya sendiri, lebih sibuk dengan amanat agung -walaupun itu penting sekali- tapi lupa dengan mandat budaya. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, maka mereka diberi tugas untuk menguasai bumi.

Salah satu bagian terkecil di antaranya adalah tanggung jawab kita untuk berpartisipasi di dalam kemanusiaan melalui pembayaran dan pelaporan pajak kita. Kita bisa melihat persoalan ini dari sisi sejarah, filsafat moral, dan biblika. Ada berbagai macam sisi yang harus kita pahami supaya kita bisa mengerti perpajakan dengan utuh dan dengan benar.

Mari kita mulai dengan definisi apa yang dimaksud dengan pajak. Apakah kalau kita membayarkan sejumlah uang untuk ikut sebagai peserta seminar itu dapat disebut sebagai pajak? Apakah kalau kita membayarkan sejumlah uang ketika memasuki wilayah yang menjadi milik pemerintah itu dapat disebut sebagai pajak? Apakah ketika kita membayarkan sejumlah uang di gerbang tol itu dapat disebut sebagai pajak? Tentu saja tidak. Apakah ketika kita memberikan tip kepada petugas pajak sebagai “pelicin” untuk semua urusan bisnis kita itu dapat disebut sebagai pajak? Tidak, itu namanya suap. Jadi sebenarnya kita somehow sudah bisa membedakan mana yang pajak dan mana yang bukan pajak dari apa saja yang kita bayar.

Jadi apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah sebuah kontribusi yang dibayarkan kepada pemerintah disertai dengan unsur paksaan yang diberlakukan untuk kepentingan publik. Kalau itu sukarela, berarti kita tidak bisa menyebut itu sebagai pajak. Misalnya, ketika kita lewat jalan tol, maka kita harus membayar di gerbang tol. Tapi itu sukarela.

Kita tidak wajib memilih jalan tol sebagai satu-satunya akses menuju suatu tempat tertentu. Walaupun pembayaran tol ditujukan kepada pemerintah, tetapi karena itu dilakukan secara sukarela, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pajak. Kalau hanya untuk kepentingan sebagian golongan, atau orang-orang tertentu, maka itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai pajak.

Pajak bertujuan untuk menutupi semua kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari pelayanan publik. Upaya-upaya pemerintah untuk melayani masyarakat ini tentunya membutuhkan biaya. Biaya itu ditutup dari pembayaran pajak. Pajak juga memiliki peraturan yang resmi, sehingga dapat dikatakan tujuan pembayaran pajak juga untuk memenuhi peraturan yang ada.

Pajak juga dibayarkan tanpa rujukan kepada keuntungan yang spesifik yang diberikan kepada pembayar pajak. Walaupun demikian, tidak ada keuntungan yang spesifik bukan berarti sama sekali tidak ada keuntungan. Keuntungan kita melalui pembayaran pajak yaitu ikut serta dalam pembangunan infrastruktur yang semakin maju dan pemerataan pendidikan di berbagai tempat. Tetapi keuntungan ini sifatnya tidak khusus bagi kita. Keuntungan ini sifatnya juga tidak langsung kepada kita.

Sehingga sekali lagi kalau kita mau mendefinisikan pajak itu apa, maka itu harus memenuhi berbagai macam poin di atas. Harus ada paksaan, bukan sukarela. Dibayarkan kepada pemerintah. Digunakan untuk kepentingan publik dan untuk pembiayaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ada peraturannya. Dan kita sendiri tidak mendapatkan manfaat secara khusus atau secara langsung. Ini adalah definisi pajak.

Pajak: dulu dan sekarang

Memasuki pembahasan tentang pajak secara historis, kita perlu mengerti bahwa ada banyak kesamaan antara pajak dulu dan sekarang. Misalnya, dari sisi keragamannya/jenisnya. Kita bisa menemukan macam-macam jenis pajak di dalam Alkitab. Di zaman Alkitab, kita hidup saja seringkali dikenakan pajak. Kemudian kalau kita tinggal di suatu tempat, maka dikenakan pajak tanah.

Kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain, maka kita juga dikenakan pajak lagi. Sebagai orang asing, kita juga dikenakan pajak yang lain. Ketika ada interaksi komersial dalam bentuk apapun, maka itu juga dikenakan pajak. Jadi kalau sekarang kita mengeluh tentang banyaknya pajak yang harus dibayar, maka masih ada alasan untuk bersyukur sebab kita bukan orang pertama yang mengalaminya. Orang-orang pada zaman Alkitab dari dulu pajaknya memang sudah bermacam-macam.

Kedua, kesamaannya adalah dari sisi cara pengumpulan pajak. Kalau kita melihat dalam zaman Alkitab dulu, maka kita akan tahu bahwa pengumpulan pajak pada waktu itu memakai kekerasan dan pemerasan (bdk. Luk. 3:13-14). Ketiga, kesamaannya adalah dari sisi penggunaan. Di dalam Perjanjian Baru misalnya, Tuhan Yesus dan Paulus membicarakan tentang pajak yang nanti kita akan bahas secara lebih detail.

Mereka mengasumsikan -dan memang ini benar- bahwa pajak diberikan untuk pemerintah dalam hal ini terutama Kaisar. Kira-kira kalau uang itu ada di tangan Kaisar, apakah uang itu seluruhnya digunakan dengan baik atau ada pemakaian yang tidak bertanggung jawab? Pasti ada pemakaian yang sifatnya tidak bertanggung jawab. Di dalam sejarah Romawi, sangat jarang kita menemukan Kaisar yang berbudi pekerti luhur.

Sehingga kalau kita keberatan dengan pembayaran pajak yang mungkin akan disalahgunakan pemerintah, maka ini adalah sebuah keberatan yang kuno sekali. Karena saya yakin umat Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka juga bergumul tentang keberatan semacam ini (terutama di Perjanjian Baru).

Ada kesamaan yang lain yaitu dari sisi psikologi. Orang kuno dan orang sekarang itu bersikap negatif terhadap pajak (bdk. Mat 9:11). Tapi saya yakin, walaupun harus diakui seiring waktu sikap kita terhadap pemungut pajak sedikit berubah, tapi tetap sikap kita terhadap pajak cenderung biasanya negatif. Apakah ada di antara kita yang tidak sabar menunggu datangnya bulan Maret untuk bisa membayar pajak dengan sukacita?

Maksud saya dengan menceritakan aspek historis dari pajak ini adalah bahwa apa yang nanti dikatakan Alkitab tentang pajak, yang dikatakan Yesus dan Paulus tentang pajak, itu berlaku sama untuk kita, sama berotoritasnya dan relevansinya. Meskipun sistem pajaknya berbeda, petugas pajaknya berbeda, tetapi tetap masih banyak variabel yang sama antara pajak dulu dan kini.

Pajak merupakan sebuah dilema moral teologis karena kita tahu secara teologis pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita pasti merasa bersalah kalau kita melanggar aturan yang dibuat pemerintah. Kita memiliki pergumulan secara teologis dan secara moral. Apakah kalau kita tidak membayar pajak kita layak disebut sebagai orang yang bermoral? Tapi izinkan saya menerangkan ini dari kacamata orang Yahudi (bdk. Mat 22:17).

Di sini Tuhan Yesus diberi pertanyaan yang dilematis sekali. Kalau Tuhan Yesus memperbolehkan, maka Dia akan berada dalam masalah karena orang Yahudi menolak pemerintah kafir. Mereka hanya mengakui satu sistem pemerintahan yaitu pemerintahan teokratis (Allah sebagai pimpinan). Dengan memperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, berarti Yesus dianggap mengakui bahwa bukan Tuhan yang memimpin pemerintahan, tetapi Kaisar. Dan ini merupakan pergumulan teologis yang tidak mudah bagi orang Yahudi.

Tapi kalau Tuhan Yesus melarang, maka Dia juga akan terkena masalah yang lain yaitu Dia bisa dilaporkan sebagai orang yang memberontak terhadap Kaisar. Dan kalau pengikut-Nya banyak dan dituduh memberontak kepada Kaisar, Dia akan dengan mudah ditangkap dan dihukum mati oleh Kaisar. Jadi ini pertanyaan yang dilematis sekali.

Lalu Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang untuk pembayaran pajak pada waktu itu, dan di situ ada gambar dan tulisan Kaisar. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Isu bagi orang Yahudi, bukan membayar pajak.

Sebab sejak Perjanjian Lama, mereka sudah terbiasa dengan pajak yang bermacam-macam sekali. Raja-raja mereka sejak Saul, Daud, Salomo, dan semua penerus mereka selalu menarik pajak. Kalau begitu persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah siapa yang ditujukan untuk menerima pembayaran pajak, dalam hal ini kepada Kaisar. Ini dilema moral dan dilema teologis.

Saya akan menjelaskan dari dua sisi tentang perpajakan: (1) secara biblika/alkitabiah (2) secara  filsafat moral. Penggunaan istilah secara alkitabiah dan secara filsafat moral ini memang agak sedikit ambigu. Karena saya tahu, ketika saya membedakan keduanya, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa pada waktu saya membahas secara filsafat moral berarti itu tidak alkitabiah.

Begitu juga pada waktu saya membahas secara alkitabiah, maka akan menimbulkan kesan bahwa itu tidak berkaitan dengan moral. Tapi penggunaan istilah moral dan alkitabiah sebetulnya saya bagi berdasarkan pemikiran bahwa prinsip Alkitab itu berarti kita langsung belajar tentang pajak yang eksplisit di dalam Alkitab. Jadi ada teks-teks tertentu yang khusus dan secara eksplisit membahas tentang pajak. Inilah pembahasan secara biblika/alkitabiah.

Kalau prinsip-prinsip lain yang secara umum, tidak langsung berkaitan dengan pajak, saya kategorikan dalam filsafat moral yang saya yakini juga ada dukungan ayat Alkitabnya, tetapi tidak secara langsung ayat itu berbicara tentang pajak.

Mari kita melihat teks-teks yang secara eksplisit membahas tentang pajak. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ketahui. Pertama, prinsip rasionalitas praktik universal. Apa maksudnya? Kalau kita melihat dalam Mat 17:25-27, Yesus mengajarkan murid-murid-Nya untuk berpikir secara rasional bahwa pajak itu adalah praktik yang universal.

Di semua tempat ada pajak, walaupun namanya bukan pajak. Di suku pedalaman sekalipun yang tidak mengenal pajak, tetap ada orang membawa upeti kepada kepala suku. Kepala suku memberikan perlindungan, lalu penduduk di suku itu memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk hasil bumi. Kalau kita melihat dari definisi pajak di awal artikel ini, maka tindakan itu sudah bisa disebut pajak.

Kalau memang pajak adalah praktik yang universal, apa yang mengikat semua praktik itu? Mengapa hampir semua budaya mempraktikkan pajak? Berarti ada hukum moral yang menjadi benang merah sebagai pengikat bagi semua. Apa itu? Rasionalitas. Sebuah pemerintahan tentunya butuh uang untuk bisa terselenggara. Uang itu didapat dari mana? Salah satu sumber pendanaannya adalah dari rakyat. Rasio kita juga mengakui bahwa ada perbedaan biaya yang harus dibayarkan oleh orang asing dan penduduk setempat. Rasio kita itu ciptaan Tuhan dan ditebus oleh Kristus, makanya kita juga mengambil keputusan berdasarkan rasio yang diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus (Rom 12:2). Itulah yang dimaksud rasionalitas praktik universal.

Prinsip Alkitab yang kedua adalah teladan hidup kekristenan. Dalam Matius 17:27, Yesus mengajarkan bahwa pajak dibayarkan supaya tidak menjadi batu sandungan. Dengan kata lain, inilah yang disebut memberi teladan hidup kekristenan. Ketiga, prinsip kepantasan tujuan. Latar belakang dari Matius 22:19-21 adalah ketika Kaisar berganti, maka uang logam yang beredar -belum ada uang kertas- juga turut berganti sesuai gambar Kaisar yang sedang memerintah.

Secara politik, hal ini memberitahu kepada rakyat siapa yang sedang berkuasa di tempat itu. Secara ekonomi, kalau ada gambarnya Kaisar maka artinya adalah milik Kaisar. Berarti diperuntukkan bagi Kaisar. Inilah yang disebut kepantasan tujuan. Uang yang kita bayarkan sebagai pajak itu sebenarnya tujuannya pantas; untuk pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Itu tujuan-tujuan yang pantas. Meskipun sangat mungkin ada penyelewengan, tetapi apa yang menjadi tanggung jawab kita -selama tujuannya pantas- maka itu harus dilakukan.

Keempat, prinsip ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar.” Tapi juga, “dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Demikian juga Paulus dalam Rom 13:7. Tuhan Yesus melihat prinsip pajak ini secara teosentris (berpusat pada Allah). Pajak itu bukan hanya masalah kita dan pemerintah, tetapi masalah kita dengan Allah.

Yesus sekaligus ingin mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak boleh melebihi ketaatan kepada Allah. Di satu sisi pembayaran pajak didasari oleh ketaatan kita kepada pemerintah, tetapi juga di sisi lain menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah. Ini prinsip biblika yang didasarkan pada teks-teks yang secara khusus membahas tentang pajak.

Sekarang mari kita melihat dari sisi filsafat moral. Hal ini tidak didasarkan pada teks-teks Alkitab yang eksplisit tentang pajak, tetapi didasarkan pada filsafat moral. Mengapa kita membayar pajak? Yang pertama adalah prinsip solidaritas umat manusia. Para ahli etika yang secara khusus menggeluti masalah pajak telah berusaha untuk memberikan justifikasi secara filosofis tentang pertanyaan mengapa kita membayar pajak.

Sebab walaupun kita tidak suka terhadap pajak, tapi jauh dalam lubuk hati kita, kalau kita mau secara jujur merenungkannya, maka kita pasti setuju bahwa pajak memang perlu untuk dibayar. Dengan membayar pajak, maka kita memperkaya kualitas kehidupan banyak orang. Dengan kata lain, kita berpartisipasi dalam humanitas. Kita membuat kehidupan menjadi lebih baik. Itulah sebabnya saya di awal artikel ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan spesifik/langsung bagi pembayarnya. Tapi sebetulnya ada secara tidak langsung, yaitu kita telah membuat kehidupan umat manusia menjadi lebih baik.

Kemajuan pembangunan bisa dinikmati sampai daerah terpencil, salah satunya karena pajak yang kita bayar. Jadi kalau nanti kita melihat kemajuan tingkat pendidikan di Indonesia, kita melihat ada orang-orang luar biasa yang memengaruhi negara ini bahkan dunia, kita bisa turut senang sebab bisa membiayai pendidikannya kalau di belajar di sekolah negeri. Kita turut berpartisipasi menjadikan banyak orang menjadi lebih baik.

Kalau kita ingin anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mengapa kita tidak berperan serta untuk membuat anak orang lain memiliki pendidikan yang lebih baik? Kalau kita ingin ada kemajuan dalam berbagai bidang di negara ini, nyaman menikmati hidup dengan segala fasilitas umumnya, mengapa kita tidak membayar pajak? (bdk. Mat. 22:39).

Kedua, prinsip keseimbangan (2 Kor. 8:13-14). Dalam gereja mula-mula (bdk. Kis 2 & 4), orang-orang Kristen itu menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada orang miskin. Tetapi ini bukan prinsip komunisme seperti ajaran Karl Marx. Sebab kalau di dalam ajaran Marxisme, tidak ada keseimbangan. Yang ada adalah kesetaraan dan penyamarataan baik yang berusaha dengan keras, yang kaya raya dan yang miskin, pada akhirnya akan diperlakukan secara sama. Itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab bukan penyamarataan, tetapi penyeimbangan.

Mungkin tetap ada orang yang kaya, tetapi tidak ada orang yang sangat miskin, sangat melarat sampai tidak bisa hidup. Makanya di gereja mula-mula, tidak ada perintah bahwa semua orang harus menjual harta miliknya. Sebab kalau semua kepunyaan mereka dijual, termasuk rumahnya, maka mereka tidak bisa ibadah. Karena ibadah mereka pada waktu itu dilakukan di rumah-rumah. Tetapi sebagian dari mereka memilih melakukannya supaya terjadi keseimbangan. Kita membayar pajak bukan supaya orang lain level hidupnya sama dengan kita. Tetapi supaya ada keseimbangan (yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin tidak terlalu miskin). Itulah filosofi di balik pajak progresif.

Ketiga, prinsip mutualitas. Saya mengambil prinsip ini dalam Galatia 6:2 karena menurut saya prinsip ini selaras dengan apa yang diajarkan di dalam filsafat moral tentang pajak. Kita hidup dalam sebuah sistem yang begitu besar dan kita (satu individu) sama sekali tidak signifikan sebetulnya. Tapi dalam konteks pajak, kita punya peranan yang membantu berjalannya sistem tersebut.

Semua hal yang terjadi di dalam negara ini, sebetulnya adalah tanggung jawab kita. Misalnya, bagaimana kita bisa berharap tingkat kecelakaan akan menurun kalau kita terbiasa dan tanpa rasa bersalah melanggar aturan lalu lintas? Bagaimana banjir bisa diatasi jika kita terbiasa dan tanpa rasa bersalah membuang sampah di sungai? Kita hidup bersama di dalam sebuah sistem dan itu harus ada mutualitas, dengan cara membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, pada akhirnya pemerintah juga akan membantu kita memberikan layanan publik yang jauh lebih baik.

Saya sudah menjelaskan prinsip bibilika dan filsafat moral, sekarang bagian terakhirnya adalah aplikasinya untuk kita. Pertama, bayarlah dengan penuh kebanggaan apa yang seharusnya dibayar. Sebab dengan kita membayar, kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah. Dan kita sebetulnya telah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan.

Makanya pajak itu sebetulnya bukan tentang apa yang akan saya dapatkan, tetapi apakah saya bermakna bagi orang lain, untuk dunia, untuk kemanusiaan. Bayar dengan penuh sukacita. Kita masih bisa membayar, masih diberi kesempatan untuk menaati Tuhan, memberikan teladan hidup kekristenan, menolong orang lain, mengapresiasi pemerintah. Orang-orang yang membayar pajak adalah orang-orang yang terhormat.

Kedua, maksimalkan secara legal kesempatan untuk mereduksi pajak. Contohnya, kalau kita punya gedung sendiri lalu kita pakai untuk bisnis. Kita bisa menyewakan gedung itu kepada perusahaan kita dengan harga yang masuk akal. Kalau kita memberikan biaya sewa yang cukup tinggi tetapi masih dalam batas wajar, itu tidak masalah. Itu akan mengurangi pajak perusahaan. Dan nanti kita ada pajak penghasilan pribadi, tetapi kita tahu bersama pajaknya tidak akan sebesar pajak di dalam perusahaan. Ini contoh kecil.

Ketiga, pastikan hasil pereduksian pajak tadi digunakan secara lebih bertanggung jawab daripada cara pemerintah. Kalau hasil reduksinya kita habiskan untuk kesenangan kita sendiri, maka lebih baik dibayarkan kepada pemerintah supaya bisa dipakai untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kita mau mengupayakan pereduksian-pereduksian tertentu dalam batasan yang legal, pastikan bahwa hasil pereduksian itu kita pakai secara lebih bertanggung jawab daripada kalau uang itu ada di tangan pemerintah.

Kalau kita tidak bisa memakai dengan bertanggung jawab, maka tidak perlu memikirkan pereduksian. Bayar apa adanya, biar pemerintah yang atur. Mungkin saja di tangan pemerintah uang itu menjadi lebih baik, lebih efektif, daripada di tangan kita.

Keempat, awasi strategi penarikan dan penggunaan pajak oleh pemerintah. Kalau kita merasa ada oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, mengintimidasi kita dalam penarikan pajak, maka kita harus secara cermat dan berani bicara kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan. Jangan sampai mereka sudah bobrok, kita juag meresponsnya dengan cara yang bobrok juga.

Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak benar, tidak masalah berdebat dengan cara yang hormat dan sopan. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penarikannya dan mengawasi pemerintah di dalam penggunaan pajak. Itulah sebabnya orang-orang yang baik harus bersuara supaya pajak kita digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi warga negara yang baik dan cerdas, kita punya tanggung jawab sekaligus kita punya hak untuk meminta penjelasan dari pejabat pemerintahan yang memungut pajak kita. Bayarlah pajak dengan pemahaman yang benar.

Artikel Lainnya:

Penulis

Stephen G. Walangare
Stephen G. WalangareKunang-kunang kebenaran di langit malam
Tulisan Lainnya
Source :

Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *