fbpx
Berita

Pajak Dipangkas 0,5%, Pelaku UMKM Tetap Keberatan

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

Diterbitkan &nbspSenin, 02 / 07 / 2018 23:11 – Berita Ini Sudah : &nbsp51 Dilihat

CIPUTAT-Pemerintah melalui Peraturan Presiden, per 1 Juli ini memberlakukan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dari 1 persen jadi 0,5 persen bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Pemangkasan ini mengajak para pelaku UMKM tertib pembukuan.

Ketua Komunitas UMKM Sahabat Pajak (USP) Kota Tangsel, Sodiqin menjelaskan, adanya pemangkasan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 dari keseluruhan omset per tahun tentu sangat memberikan keringanan sekali serta kemudahan. Tentu upaya pemangkasan pajak untuk mendorong tumbuhnya UMKM lebih banyak, di samping itu memang ada hal yang lebih penting yaitu mulai melek dalam pembukuan.

“Tentu memberikan kemudahan karena pajaknya diturunkan. Bagi kami selaku UMKM dengan program ini mengajarkan bagaimana mulai dekat dengan pembukuan meski sekalanya masih UMKM. Tapi memang dalam usaha pembukuan itu sangat penting,” katanya.

Meski masih banyak pelaku UMKM yang enggan terlibat dalam pajak, hal ini wajar, karena belum sepenuhnya memahami peran pajak dalam pembangunan negara, baik ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

“Saya sekarang akhirnya sadar, betapa pentingnya pajak untuk kehidupan di negara ini. Karena pajak dikumpulkan menjadi satu lalu dipergunakan untuk kepentingan umum dan saya bisa menjadi bagian itu. Hal-hal yang awalnya tidak pernah terpikirkan saya sekarang sadar akan hal itu,” katanya.

Dikabarkan kebijakan ini memiliki batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Sedangkan, menurut Perwakilan Komunitas Portal UMKM, Djay Bin Mursin, pemerintah semestinya jauh lebih ringan dalam memberikan beban pajak, karena sebagian besar UMKM banyak yang baru belajar.

Namun dia tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat itu. “Kalau bisa memang perlu dikurangi menjadi 0,25 persen agar tidak memberatkan. Pajak ini buat pelaku mikro, bahkan ultra mikro sehingga pajak tidak akan menjadi efektif dan maksimal,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Dahlia Nadeak menyampaikan, dalam menerapkan kebijakan pemerintah ini, pihaknya akan menggandeng Kantor Pajak Pratama Serpong dan Pratama Pondok Aren mensosialisasikan kepada para UMKM. Pemangkasan pajak sebagai perhatian pemerintah terhadap UMKM agar semakin tumbuh dan berkembang pesat.

“Kami akan sosialisasikan terus menerus soal Perpes ini mulai per 1 Juli kepada para UMKM. Untuk di Tangsel, kami perkirakan dari 25 ribu UMKM separuhnya sudah membayar pajak. Karena syarat dikenakan pajak ini mereka yang memiliki kios, atau berbadan hukum seperti CV dan memiliki omset besar dari penghasilan per tahun,” kata Dahlia.

Ia tidak mempersoalkan jika masih ada pelaku UMKM yang masih memandang tidak penting soal pemungutan pajak atau merasa keberatan. Pada akhirnya jika sudah mengetahui manfaat pajak digunakan untuk kepentingan negara pasti akan rutin membayar pajak.

“Dengan pajak, bisa membuat jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan kehidupan secara luas,” terangnya.(din)

Komentar Anda

Artikel Lainnya: