fbpx
Berita

Pajak 0,5% Disahkan Jokowi, Mendag: Untungkan UMKM

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meluncurkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5%. Angka tersebut mengalami penurunan dari pengenaan pajak sebelumnya yang sebesar 1%.

Penetapan tersebut dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Revisi aturan tersebut mengatur tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

BERITA TERKAIT +

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita mengatakan, dengan ditetapkannya pajak UMKM sebesar 0,5%, akan sangat menguntungkan para pelaku UMKM. Apalagi, penurunan pengenaan pajak tersebut sangat signifikan yang mana penurunannya hampir 50%.

“Besar dong (benefit) karena itu 0,5% final itu kan turun 50%. Ini membantu sekali untuk UMKM turun separuh, bagus. Itu langkah yang dilakukan pemerintah untuk keberpihakan kepada UMKM,” ujarnya dalam acara halalbihalal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

 

Enggar percaya, dengan adanya penetapan pajak UMKM 0,5% bisa meningkatkan industri tersebut ke arah yang lebih baik. Sebab akan banyak melakukan UMKM yang naik kelas karena kebijakan ini. “Itu beberapa kali bapak Presiden memerintahkan untuk segera bantu UMKM,” ucapnya.

Apalagi lanjut Enggar, dengan adanya aturan baru tersebut, pelaku UMKM memiliki pilihan pengenaan pajaknya berdasarkan laba rugi. Meskipun untuk pengenaan ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM.

Pelaku UMKM harus memperbaiki pembukuannya menghitung dan menyetorkan berapa total omzet tahunannya. Sebab lanjut Enggar, Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dihitung berdasarkan omzet tahunan yang didapat oleh UMKM tersebut.

“Tapi mereka juga mau milih oke saya berdasarkan rugi laba, benahi pembukuannya. Pilihan 0,5% final atau mereka sesuai dengan ketentuan PPh yaitu mereka dengan memperbaiki pembukuannya.” jelasnya.

 

Enggar menambahkan, dengan bisa semakin banyaknya pilihan pengenaan pajak kepada pelaku UMKM, bisa menguntungkan dan diterima oleh pelaku industri kecil tersebut. Sebab menurutnya, pengenaan 0,5% tersebut merupakan keputusan yang terbaik atas kesepakatan beberapa Menteri guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.

“Satu proses diskusi atas perintah Bapak Presiden, Bapak Presiden meminta kami ini membahas dan beberapa kali kami bertemu di kantor di tempat pak Wapres. Setelah itu kesimpulannya, Menteri Keuangan lapor ke Bapak Presiden,” jelasnya.

(dni)

Artikel Lainnya: