fbpx
Artikel Opini

Mengenal Defisit BPJS Kesehatan

Saat ini sedang hangat dibicarakan soal defisit BPJS Kesehatan. Apakah itu hal baru?

Data yang dilansir ke media menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang BPJS Kesehatan selalu defisit. Artinya BPJS Kesehatan mengalami defisit bukanlah hal baru bahkan cenderung rutin. Mengapa tahun ini ribut?

Setidaknya ada dua alasan yang membuat urusan ini membesar:
1. Jumlah defisitnya setiap tahun terus membesar, bahkan tahun ini menembus lebih dari Rp 10 trilyun.

2. Upaya pemerintah menutup defisit dengan menggunakan dana cadangan dan dana pajak rokok mengundang kritik dan kebanggaan semu para perokok.

Untuk mendapat gambaran yg obyektif tentang masalah ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami defisit BPJS Kesehatan.

Defisit BPJS Kesehatan adalah selisih minus antara penerimaan BPJS Kesehatan (iuran dan sebagainya) dengan pengeluaran BPJS Kesehatan (klaim dan sebagainya). Misalnya penerimaan iuran Rp 79 T sementara pengeluaran klaim mencapai Rp 81 T maka terjadilah defisit sebesar Rp 2 Trilyun.

Jadi kalau ditanya kenapa BPJS Kesehatan defisit? Jawabannya ya sederhana, pengeluarannya lebih banyak dibanding penerimaannya.

Pengeluarannya membumbung karena tagihan dari RS naik tajam. Peserta BPJS sudah tidak takut ke RS. Mereka tdk perlu khawatir biaya lagi. Lalu bagaimana dari sisi penerimaan?

Peserta BPJS Kesehatan secara umum dibagi 3 :
1. Penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Peserta penerima upah atau karyawan yg dibayarkan pemberi kerja baik BUMN, Swasta maupun PNS/TNI/Polri dan keluarganya.
3. Peserta Bukan penerima upah yang harus membayar sendiri iurannya.

Ternyata lebih dari setengah peserta BPJS Kesehatan adalah Penerima Bantuan iuran dari APBN. Jumlahnya mencapai 92 juta dari 176 juta peserta. Iurannya paling rendah yaitu cuma Rp 23.000 per bulan. APBN mengucurkan dana sekitar Rp 25 Trilyun. Nilai ini besarnya 1/3 dari jumlah penerimaan BPJS Kesehatan, padahal yang ditanggung mencapai lebih dari 1/2 jumlah peserta.

Sudah lama dinyatakan bahwa iurannya harus dinaikkan karena terlalu rendah.

Masalah lainnya adalah peserta mandiri bukan penerima upah. Jumlahnya mencapai 26 juta tetapi 10 juta diantaranya menunggak iuran. Peserta mandiri bukan penerima upah adalah masyarakat yang bukan pegawai tetapi juga bukan penerima bantuan iuran, artinya mereka membayar sendiri iurannya. Dan peserta jenis ini seringkali hanya daftar saat sakit dan setelah sembuh berhenti membayar iuran.

Tahun 2018 diperkirakan defisit BPJS akan mencapai Rp 10,9 Trilyun. Pemerintah rencananya akan menambal defisit itu dengan menggunakan dana cadangan sebesar Rp 4,9 T, sedangkan sisanya diambil dari pajak rokok.

Sebenarnya penyelesaian masalah BPJS kesehatan ini simpel kok. Pemerintah tinggal menaikkan saja iurannya misalnya dari Rp 23 ribu per bulan per peserta menjadi Rp 30 ribu. Daripada iurannya tetap rendah tetapi ujung-ujungnya pemerintah tetap harus menggelontorkan dana kepada BPJS Kesehatan guna menambal defisit.

Yang kedua, tentu saja kejar peserta mandiri yg bandel.

Penyelesaian yang simple khan. Tinggal mau atau tidak mau saja.

Untuk perokok, jangan GR dan merasa jadi pahlawan ya. Dana pajak rokok sekitar Rp 6 Trilyun memang akan digunakan untuk menambal defisit BPJS tetapi nilai itu tidak sampai 10% dari biaya klaim BPJS Kesehatan.

Apalagi berbagai penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa biaya kesehatan yang diakibatkan rokok jauh melebihi penerimaan negara dari rokok.

Mari kita galakkan hidup sehat. Sebaik apapun jaminan kesehatan tetap tidak akan senyaman saat tubuh sehat.

Artikel Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *