fbpx
Berita Kegiatan Seminar & Workshop

Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Reformasi Pajak Berkeadilan

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakn, pemerintah harus mampu melakukan kebijakan berkeadilan dalam sistem perpajakan. Menurutnya, selama ini reformasi perpajakan terkesan hanya fokus pada WP pajak kecil. “Bagaimana jangan hanya didorong dari objeknya harus equals. Karena banyak masyarakat yang distrust karena tidak percaya. Saya lihat bagaimana syarat wajib untuk menentukan kepatuhan pajak itu adalah equals. Itu WP pajak besar kok enak-enak aja tapi kita uang warung kecil ini kok dikejar,” ujarnya dalam diskusi INSTEP di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (14/3).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai, perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan seluruh elemen. Penciptaan sistem ekonomi yang tepat (termasuk perpajakan di dalamnya) bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, masyarakat madani secara keseluruhan memiliki tanggung jawab dalam mengawal terciptanya sistem perpajakan dan kebijakan publik yang berkeadilan. “Lembaga INSTEP didirikan sebagai mitra eksekutif, legislatif dan masyarakat umum yang concern pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik lainnya guna mewujudkan tujuan konstitusi di bidang kesejahteraan bersama,” jelas dia.

Melalui INSTEP, dirinya berharap dapat mengawal reformasi pajak dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan para WP melalui reformasi pajak bisa mendorong perekonomian menjadi lebih baik.

“INSTEP adalah lembaga riset dan studi kebijakan yang bersifat independen yang fokus pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik yang berkeadilan. Kami ingin turut serta berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional pada umumnya, serta pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik lainnya pada khususnya yang sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi UUD 1945,” pungkas Hendi.

(hap/JPC)

Artikel Lainnya: