fbpx
Artikel Opini

Mencari Bentuk APA Yang Ideal

Selama setahun terakhir, masyarakat Belanda dihebohkan oleh terungkapnya kesepakatan rahasia antara otoritas pajak Belanda dengan Wajib Pajak.

Kesepakatan itu begitu menguntungkan Wajib Pajak sehingga dianggap sangat manis dan bisa menyebabkan diabetes😀.

Begitu menguntungkan nya perjanjian rahasia ini bagi WP, perjanjian ini bahkan disindir sebagai “sweetheart tax deals”.

Perjanjian rahasia ini melibatkan otoritas pajak Belanda dengan ratusan WP, menggunakan lebih dari 10 skema yg memungkinkan perusahaan (WP) membayar pajak dengan nilai yg sangat kecil bahkan cenderung tidak masuk akal.

Hal ini terungkap saat sebuah koran di Belanda dengan dasar UU keterbukaan Informasi, meminta informasi kepada kementerian keuangan ttg hal ini.

Temuan ini mengejutkan karena skema tadi tidak pernah di sampaikan/diberitahukan ke parlemen apalagi dibuka ke publik.

Kesepakatan rahasia tadi adalah APA.

Apakah yang dimaksud dengan APA ?

APA adalah singkatan dari Advance Pricing Agreement yg artinya perjanjian antara otoritas pajak dengan WP tentang kriteria2 dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dari pihak2 yg memiliki hubungan istimewa. Perjanjian ini dilakukan di awal/dimuka.

APA memang merupakan cara yg dipandang tepat dalam menyelesaikan masalah transfer pricing.

APA memberikan kepastian bagi WP tentang pajak yg harus dibayar.

Apabila melakukan APA, WP tidak perlu lagi khawatir dilakukan koreksi fiskal terkait harga transfer saat dilakukan pemeriksaan.

APA direkomendasikan oleh OECD sebagai cara yg elegan untuk menyelesaikan masalah transfer pricing.

Bagaimana di Indonesia ?

Sampai saat ini di Indonesia kerapkali muncul kasus2 transfer pricing yg berasal dari koreksi hasil pemeriksaan.
Atas hasil pemeriksaan tsb diajukan keberatan ke DJP, sebagian diajukan banding ke Pengadilan Pajak, sebagian sudah diputus oleh PP bahkan sudah ada yg telah diputus oleh MA.

Penyelesaian kasus TP melalui pemeriksaan terkadang justru menimbulkan double taxation (pengenaan pajak berganda) karena seharusnya dilakukan corresponding adjustment di negara lain. Namun pada umumnya _corresponding adjustmen_tidak dilakukan dengan berbagai alasan. Kondisi ini jelas merugikan WP.

Itulah sebabnya saat ini di Indonesia, WP yg melakukan transaksi dengan pihak2 yg memiliki hubungan istimewa didorong untuk melakukan APA dan MAP.

Berkaca dari kejadian di Belanda, otoritas perpajakan di Indonesia perlu membuat model yang ideal agar APA tidak dicurigai macam2.

DJP sebaiknya menyampaikan kepada parlemen dan Publik bahwa ada jalur penyelesaian untuk masalah Transfer Pricing melalui perundingan APA.

DJP perlu menyampaikan skema2 dalam APA yg biasa digunakan.
Meski mungkin sebagian besar masyarakat tidak terlalu paham, hal ini tetap penting dilakukan agar msayarakat tahu bahwa tidak ada dusta diantara kita.

Terakhir, DJP harus meyakinkan dan memastikan bahwa proses perundingan APA dilakukan dengan cara2 yg benar dan mengutamakan kepentingan republik ini tanpa mendholimi Wajib Pajak.

Upaya2 tersebut sebaiknya dilakukan dari sekarang, saat permohonan APA belum banyak.
Ikan sepat ikan gabus…lebih cepat lebih bagus.

By someOno
12032018

Artikel Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *