fbpx
Artikel Opini

Kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk Membangun Indonesia

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Sistem pemungutan pajak di indonesia adalah Self Assessment System yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara.

Disamping cara Self Assessment Systemterdapat cara lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding System merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak.

Pajak adalah salah satu iuran wajib bagi warga Negara ketika tinggal di suatu Negara. Tentunya pajak tak hanya berupa pajak bangunan, pajak profesi juga dibebankan bagi mereka yang sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak alias NPWP. Di Indonesia sendiri, yang namanya pembayaran pajak masih terhambat karena masyarakatnya yang kurang sadar akan arti penting pajak bagi kelangsungan negaranya.

Yang mereka pikirkan, membayar pajak bisa membuat mereka merugi karena menurut mereka pajak hanya bisa dinikmati oleh orang yang duduk di atas alias penguasa. Padahal, mereka salah besar, membayar pajak tepat waktu akan berdampak baik juga bagi kehidupan pembayar pajak, terutama kehidupan yang menyangkut berbangsa dan bernegara.

Permasalahan pajak ini ada di masyarakat Indonesia. Terkadang mereka enggan membayar pajak sehingga banyak dari mereka yang akhirnya dikejar-kejar oleh penagih pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu. Pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah yang mungkin menjadi masalah perpajakan di Indonesia. Ketika masyarakat sudah tahu apa fungsi dan kegunaan pajak, untuk apa pajak tersebut digunakan, pastilah kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkat. Namun ternyata, masalah perpajakan ini tak hanya ada di masyarakat atau rakyat Indonesia.

Mungkin jika bisa dibilang inilah salah satu factor mengapa masyarakat sering malas untuk membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan terkadang disalah gunakan oleh penguasa. Mereka sengaja mengantongi sendiri pajak-pajak yang sudah dibayarnya. Dengan begitu, pajak yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat tersebut hanyalah sebagai uang tambahan bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena bisa saja Negara menjadi semakin miskin jika semua penguasanya ingin menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadinya.

Salah satu contoh yang nyata dari masalah pajak di Indonesia ditunjukkan oleh gayus tambunan. Gayus yang sempat melejit namanya karena menyalahgunakan uang pajak ini adalah salah satu contoh nyata bahwa para pekerja pajak di Indonesia sangatlah menginginkan keuntungan yang besar.

Gayus yang disebut sebagai mafia pajak kelas kakap ini berhasil mengantongi uang sebesar 24,6 milyar. Padahal, gajinya tiap bulan hanyalah 5 jutaan saja. bukankah itu sangat ironis? Bagaimana Indonesia bisa maju jika iuran pajak saja disalah gunakan oleh penguasa? Tentunya, anda tidak mau bukan gayus tambunan yang lain semakin menjamur di Indonesia karena jika hal tersebut dibiarkan terjadi, maka Negara Indonesia selamanya akan menjadi Negara yang berkembang.

Jika anda masih belum begitu paham dengan apa permasalahan pajak di Indonesia, anda bisa menganalisis kasus hukum dari gayus tambunan. Terkadang untuk memudahkan perusahaan untuk membayar pajak, perusahaan membayar uang untuk mengurusi masalah perpajakan yang dialaminya.

Tentunya, jika tax consultan tersebut jujur, mereka akan mengarahkan wajib pajaknya dengan baik menurut perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika sifat serakahnya muncul, maka bukan tidak mungkin konsultan pajak hanyalah akan mengambil keuntungan dari klientnya. Mereka meminta imbalan sejumlah uang demi melancarkan pembayaran pajak. Tetapi pembayaran tersebut bukan untuk kepentingan Negara, melainkan kepentingan perseorangan.

Dalam pemungutan pajak subjek dan objek pajak harus jelas. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak sesuai. Selain itu, tarif pajak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuh membayar pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif. Objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak karena menyangkut apa yang dikenakan atau tidak dikenakannya pajak atas objek dimaksud, sehingga dalam UU perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak. Dalam Sistem perpajakan di sini adalah bagaimana cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya.

Sistem perhitungan pajak setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung kepada kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengala mi  perubahan. Hal tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakunya sistem perpajakan di Indonesia. Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat 3 (tiga) cara pemungutan pajak yang paling efektif digunakan pemerintah selama ini, yaitu;

1. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan suatu cara pemungutan pajak yang
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut
pajak (fiscus) yaitu dalam hal ini Dirjen Pajak. Sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967.

2. Semi Self Assessment System dan With Holding System

Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 s/d
1983. Semi Self Assessment System adalah cara pemungutan pajak yang
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
bersama dengan fiscus. With Holding System adalah cara pemungutan pajak
yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak
ketiga yang ditunjuk.

3. Full Self Assessment System

Sistem ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. Sistem
ini merupakan suatu cara pemungutan pajak dengan penentuan besarnya
pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang
melakukan perhitungannya sendiri. Fiscus tidak ikut campur, ia hanya
memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau
belum memahami cara perhitungannya serta mengingatkan atau melakukan
penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat
jatuh tempo.

Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

  1. Kesadaran Wajib Pajak
  2. Kejujuran Wajib Pajak
  3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak
  4. Kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Diharapkan Wajib Pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya, namun apakah sistem tersebut telah memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dan Fiskus(aparatur pajak), dimana sistem tersebut harus dapat mengefisiensikan administrasi pajak yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam memungut pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelayanan di bidang perpajakan dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

Pemeriksaan dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen perpajakan khususnya dalam system ada ketentuan bahwa pelaporan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti/bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang berkaitan dengan administrasi pajak. Kecuali pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang bukan insidental.

Hampir serupa dengan tujuan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya Direktoral Jendral Pajak untuk menindak Wajib Pajak yang telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan terjadinya tindakan pidana dalam perpajakan apabila WP(wajb Pajak) melakukan hal-hal seperti alpa, sengaja, percobaan dan pengulangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpilkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilakukan WP. Penagihan pajak dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh WP dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar.

Oleh karena itu, DJP(Direktoral Jendral Pajak) akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi admnistrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dengan penjelasan seperti yang di atas, bahwa kinerja sistem perpajakan di indonesia sudah sangat optimal, namun kendalanya adalah wajib pajak yang tidak sadar dalam pembayaran pajak. Yang baik tentunya adalah wajib pajak yang taat pajak dan sedapat mungkin tetap pada koridor yang telah ditetapkan.

Dan untuk petugas pajak, janganlah tergoda dengan iming-iming apapun yang menggida dari wajib pajak yang nakal. Setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sehingga masyarakat harus ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan demikian sudah selayaknya jika setiap individu memahami dan mengerti arti penting peran pajak dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi individu yang bijak taat pajak.

Artikel Lainnya:

Source :

Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *