fbpx
Analisis Artikel Opini

Kepatuhan vs Pemeriksaan Pajak: Quo Vadis?

Dalam banyak teori dan berbagai literatur diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak dan frekuensi pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin rendah frekuensi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Termasuk Wajib Pajak yang mengajukan restitusi pun secara teori berlaku hukum tersebut. Semakin patuh Wajib Pajak meskipun dia mengajukan restitusi pun tidak perlu dilakukan pemeriksaan dan secara UU KUP dan PPN hal ini dimungkinkan. Yaitu berdasarkan Pasal 17C dan 17D UU KUP serta Pasal 9 ayat 4c UU PPN Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian (restitusi) pendahuluan tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pertanyaannya adalah mengapa hampir seluruh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi tetap diperiksa selama 12 bulan sesuai Pasal 17B UU KUP dan Wajib Pajak yang tidak restitusi juga kerap kali dilakukan pemeriksaan pajak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara objektif dan apa adanya, kita perlu memahami bahwa banyak variabel yang saling terkait antara perekonomian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Baru setelah itu kita berbicara mengenai pelaksanaan pemeriksaan.

Perlu dipahami pula bahwa berdasarkan Pasal 29 UU KUP pemeriksaan pajak merupakan tools dan kewenangan atributif yg diberikan Undang-Undang kepada Ditjen Pajak untuk menciptakan check and balance atas sistem self asessment dalam perpajakan di Indonesia. Sistem self asessment yang menempatkan Wajib Pajak sebagai penghitung pajaknya sendiri akan akuntabel dan adil apabila diikuti oleh sistem check and balance yang kuat yang salah satunya melalui pemberian kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam hal ini jelas bahwa sebagai keseimbangan sistem self asessment, Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah Wajib Pajak sudah patuh atau belum dalam menghitung pajaknya sendiri. Dengan demikian, hasil pemeriksaanlah yang membuktikan bahwa Wajib Pajak sudah patuh ataukah belum dalam menghitung pajaknya sendiri. Sehingga dalam satu perspektif dapat juga dikatakan bahwa Ditjen Pajak bisa membuktikan Wajib Pajak patuh atau tidak adalah setelah melakukan pemeriksaan.

Perspektif demikian seolah-olah menyebabkan Ditjen Pajak bisa memeriksa Wajib Pajak kapan pun dan tanpa melihat patuh atau tidak patuh karena memang patuh atau tidak patuh baru terbukti setelah diperiksa oleh Ditjen pajak. Perspektif ini memang cenderung tradisional karena seolah-olah semua Wajib Pajak akan diperiksa untuk membuktikan kepatuhannya. Jika setelah diperiksa terbukti Wajib Pajak tidak patuh maka akan ditagih pajaknya dengan menerbitkan SKPKB (Pasal 13 UU KUP), sedangkan jika setelah diperiksa sudah patuh maka akan diterbitkan SKPN (sesuai Pasal 17A UU KUP). Dari sini terkesan UU KUP menganut perspektif ini karena output dari pemeriksaan pajak bisa menghasilkan SKP Kurang Bayar (tidak patuh) atau SKP Nihil (sudah patuh).

Dalam konteks peradaban perpajakan yg lebih maju telah menempatkan relasi antara kepatuhan dan pelaksanaan pemeriksaan sebagai suatu hubungan yg saling menegasi. Artinya kalau sudah patuh jangan diperiksa, dan sebaliknya yang diperiksa seharusnya hanya Wajib Pajak yang tidak patuh saja. Perspektif demikian memang lebih maju dan lebih beradab. Penulis pun sependapat dengan hal itu. Namun demikian, implementasi atau perwujudan relasi kepatuhan dan pelaksanaan pemeriksaan menuntut banyak prasyarat, yaitu: pemetaan profil ekonomi Wajib Pajak dan profil kepatuhan, akuntabilitas perekonomian, transparansi data dan informasi untuk otoritas perpajakan, identitas tunggal untuk mengoneksikan semua data dan informasi, dan penguatan otoritas perpajakan.

Jika prasyarat-prasyarat di atas tidak terpenuhi maka pengukuran tingkat kepatuhan akan tetap menjadi suatu fatamorgana sehingga otoritas pajak akan sulit, bahkan tidak bisa, membedakan mana Wajib Pajak yang patuh dan mana yang tidak patuh. Dan akhirnya perspektif tradisional bahwa pemeriksaan untuk membuktikan kepatuhan akan terus berlangsung.

Perspektif kepatuhan dan pemeriksaan hanya akan bisa kita wujudkan apabila otoritas pajak memiliki kemampuan tinggi dan sistemik untuk membandingkan “profil ekonomi” Wajib Pajak dengan “profil perpajakan”-nya, sehingga “Tax Gap” dengan mudah dapat diidentifikasi.

Yang terjadi dalam hampir 30 tahun (3 dasawarsa) implementasi self asessment di Indonesia adalah:

1. Akuntabilitas transaksi ekonomi dan keuangan masih memprihatinkan.

Salah satu ukuran akuntabilitas yg baik adalah dijalankannya kewajiban Pembukuan atau Pencatatan oleh semua Wajib Pajak sesuai Pasal 28 UU KUP. Kewajiban pembukuan dan pencatatan oleh Wajib Pajak di Indonesia belum sampai pada titik yang memuaskan. Bahkan unrecorded transaction masih sangat luar biasa. Pengawasan dan pembinaan atas kewajiban pembukuan juga belum maksimal. Belum lagi kalau berbicara tentang Laporan Keuangan, apalagi Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Belum lagi menyinkronkan kepentingan perpajakan dan kepentingan Wajib Pajak dalam pelaksanaan akuntansi dan pembukuan. Masih banyak hal yang harus dibenahi bersama sama dalam hal pembukuan dan pencatatan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita akan membahas profil kepatuhan WP jika dari sisi pembukuan dan pencatatan belum ada kepatuhan dan kesadaran kolektif bangsa ini? Apakah kita bisa mengatakan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan kita telah akuntabel sehingga kita tidak perlu melakukan pemeriksaan? Untuk menciptakan akuntabilitas perekonomian dengan pembukuan dan pencataan yang benar tentunya tidak bisa hanya dibebankan kepada Ditjen Pajak.

2. Transparansi transaksi ekonomi dan keuangan untuk kepentingan perpajakan masih sangat minimal.

Untuk bisa membuat peta kepatuhan Wajib Pajak maka otoritas pajak harus mampu mengumpulkan seluruh data dan informasi, baik ekonomi maupun keuangan dari seorang Wajib Pajak. Dengan demikian profil ekonomi dari Wajib Pajak tersebut menjadi terlihat apa adanya sehingga secara sistemik dapat dibandingkan dengan profil perpajakannya yang pada akhirnya terdeteksi tingkat kepatuhannya. Yang terjadi selama hampir 30 tahun sejak sistem self asessment berjalan adalah Ditjen Pajak masih sangat terbatas dalam hal akses dan pengumpulan data dan informasi. Secara kewenangan baru pada tahun 2007 diatur dalam Pasal 35A UU KUP bahwa DJP berwenang mengumpulkan data dan informasi yg diperlukan dari Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP). Itu pun untuk informasi selain bidang perbankan. Sedangkan permintaan akses terhadap informasi perbankan tetap harus melewati BI/OJK. Meski demikian upaya untuk mengumpulkan data dan informasi dari ILAP juga tidak mulus. Baru pada tahun 2012 terbit PP No. 31 Tahun 2012 yg mengatur mengenai tatacara pengumpulan data dan informasi dari ILAP tersebut.

Dengan PP tersebut pun masih ada resistensi dari ILAP untuk memberikan data. Selain itu, ketersediaan data pada ILAP juga menjadi kendala karena kadang data masih dikelola manual dan bahkan kadang data tidak valid. Dengan demikian dapat dibayangkan susahnya Ditjen Pajak dalam membangun profil ekonomi, profil perpajakan, serta profil kepatuhan dengan akurat dan valid. Padahal kunci efektifitas pelaksanaan pemeriksaan adalah tersedianya profil kepatuhan, dan kunci membangun profil kepatuhan adalah akses otoritas pajak terhadap semua data dan informasi termasuk data perbankan dan lembaga keuangan.

Seperti diketahui bahwa Ditjen Pajak diberikan akses terhadap data perbankan dan lembaga keuangan lainnya pun baru muncul pada tahun 2018 berdasarkan UU No 9 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya DJP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak. Jika kondisi ini tidak terselesaikan maka sulit menerapkan relasi kepatuhan Wajib Pajak dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3. Identitas tunggal Wajib Pajak belum berjalan.

Pilar ini berfungsi untuk mengoneksikan transaksi keuangan dan transaksi ekonomi ke profil perpajakan, yang pada kondisi saat ini menyebabkan DJP tidak bisa menghubungkan data dan informasi secara online dan otomatis, sehingga memerlukan effort yang tinggi untuk mengidentifikasi kepatuhan.

4. Otoritas pajak Indonesia belum sekuat seperti otoritas pajak negara lain

Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam setiap proses dalam mengumpulkan data dan informasi  sehingga muncul banyak kendala untuk membangun peta kepatuhan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dalan peradaban yang lebih maju.

 

Dengan demikian, penulis memandang telah terjadi stagnasi dalam memandang relasi antara kepatuhan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Variabel-variabel diatas menjadi penyebab mengapa pelaksanaan pemeriksaan dan proses-proses perpajakan kita (termasuk restitusi) belum sepenuhnya mendasarkan pada kepatuhan, karena membuat peta kepatuhan memang tidak seperti semudah membalikkan tangan.

Ini merupakan PR besar republik kita jika akan membangun sistem perpajakan (termasuk didalamnya sistem pemeriksaan pajak) dalam peradaban yang lebih baik. Sesungguhnya, pemeriksaan pajak terlebih lagi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan haruslah menjadi alat check and balance paling akhir dalam menegakkan sistem self asessment.

Indonesia harus membangun kepatuhan Wajib Pajak dan membangun peta kepatuhan Wajib Pajak dengan memperkuat empat variabel tersebut diatas. Kita harus membenahi sistem perpajakan dari hulunya, yaitu: membenahi akuntabilitas melalui pembukuan dan pencatatan, memperkuat akses transaksi ekonomi dan keuangan untuk kepentingan perpajakan, membangun identitas tunggal untuk mengoneksikan transaksi ekonomi dan keuangan, serta memperkuat otoritas perpajakan. Empat pilar tersebut merupakan bangunan dasar untuk mendorong kepatuhan dan menciptakan peta kepatuhan.

Jika hal tersebut di atas tercipta maka sesungguhnya Ditjen Pajak tidak perlu capek-capek melakukan pemeriksaan All Taxes seperti selama ini, namun cukup melakukan electronic audit yang sekarang dikenal dengan Pemeriksaan Khusus Data Konkrit sesuai PMK 184 Tahun 2015. Dengan demikian, pemeriksaan pajak based on data benar-benar akan tercipta dan negara yakin dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya. Sehingga trust antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak akan terbangun karena tidak ada ruang bagi Wajib Pajak untuk mengelak.

Dengan demikian, pemeriksaan seluruh jenis pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan akan minimal dan sangat kasuistik serta segmented karena dilakukan berdasarkan profil dan peta kepatuhan

Dan sekali lagi untuk mewujudkan hal-hal di atas tidak bisa hanya menjadi beban Ditjen Pajak namun menjadi PR kolektif bangsa Indonesia.

Inilah impian kita bersama sehingga “Kepatuhan vs Pelaksanaan Pemeriksaan’ betul-betul memiliki relasi dan korelasi.

#BayarPajaknyaNikmatiFasilitasnya
#SayNoToFreeRider
#PajakKitaUntukKita

 

*Ini adalah pandangan pribadi penulis

Artikel Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *