fbpx
Berita

DJP Sulselbartra Lakukan Reformasi Perpajakan

Berita ini terbit pertama kali pada tautan ini.

MAKASSAR, INIKATA.com – Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) melakukan reformasi Perpajakan.

Kepala Bidang P2 Humas Dirjen Pajak Sulselbartra, Eko Pandoyo Wisnu Bawono, reformasi perpajakan yang dilakukan ialah peningkatan integritas dan disiplin pegawai, pembaharuan sistem informasi, basis data, dan proses bisnis perpajakan yang eiisien.

“Saat ini lndonesia juga telah menjadi salah satu negara yang mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat Automatic Exchange of information (Aeoi) yang diharapkan dapat menambah potensi penerimaan negara,” kata Eko.

Katanya, khususnya juga telah menerapkan Whistle Blowing System yang dimaksudkan agar setiap aktivitas pegawai dapat diawasi untuk menghindari hal-hal yang melanggar kode etik.

“Kanwil DJP Sulselbartra juga telah mencanangkan Zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka tercapainya target penerimaan,” terangnya.

Di lain sisi, pada Bulan Maret 2018, Menteri Keuangan mengumumkan kebijakan baru di bidang perpajakan yang diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan antara lain Kebijakan Restitusi Dipercepat.

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ini adalah perluasan kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah,” jelasnya.

Dalam kebijakan yang baru ini kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900%. Masing-masing PPh orang pribadi non karyawan pada ketentuan lama nilau restitusi maksimal sebesar Rp10 juta dan kebijakan baru menjadi Rp100 juta.

Kemudian, PPH WP Badan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dan PPN Pengusaha Kena Pajak dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.

Dengan semangat reformasi perpajakan, tambahnya, Direktorat Jenderal Pahak menerapkan kemudahan Wajib pajak antara laun kemudahan daftar NPWP tidak perlu KTP dalam hal data diri/pengurus tersedia dalam data elektronik di basis data DJP. Kedua, surat keterangan Tempat Usaha (SKTU) Surat Keterangan Domisili Usaha dapat digangu dengan surat pernyataan Atas Kegiatan Usaha.

Kemudian, lebih lanjutnya, perluasan daftar Saluran Daftar NPWP, jangka waktu pengukuhan Pengusaha Kena Pahak 1 hari kerja dan Kemungkinan Virtual Office untuk dapaf digubakan sebagau tempat pengukuhan PKP.

“Bagi masyarakat Wajib Pajak yang butuh informasi lebih lanjuf seputar perpahakan bergaia program dan layanan yang tersedia Ditjen pajak dapat pada Www.go.ud atau hubungu Kring Oajak di 1500200,” pungkasnya. (**)

Artikel Lainnya:

    None Found