fbpx
Artikel Opini

Bisnis, Akuntabilitas, Pajak dan Kepastian Hukum

PENDAPAT yang sangat menarik. Bisnis dulu atau pajak dulu? Bisnis dan pajak ibarat 2 (dua) sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Bisnis harus maju dan terus berkembang baik itu bisnis individu, perusahaan, privat, publik (BUMN dan BUMD) dalam bentuk apapun. Dan betul, pemerintah dan semua pihak termasuk aparat keamanan serta perpajakan harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan bisnis.

Pemerintah harus membentuk Lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi melalui penyediaan fasilitas, infrastruktur baik darat laut udara, menjamin keamanan dan sebagainya, sehingga dibentuk lembaga-lembaga pemerintah dan kementerian untuk itu semua, seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, Kementerian UKM dan banyak lagi.

Sejauh ini, telah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui berbagai fasilitas termasuk fasilitas perpajakan. Pajak selalu jadi pijakan utama untuk memberi fasiltas fiskal kepada para pebisnis.

Tapi yang perlu diingat adalah bisnis dan ekonomi juga harus dipastikan akuntabel, tercatat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Kenapa? Karena dalam setiap bisnis dan ekononi di situ ada hak negara berupa pajak. Tidak boleh sedikitpun berfikir bahwa negara tidak punya hak atas hasil bisnis dan ekonomi. Jelas itu menjadi konsensus pendiri negara melalui konstitusi bahwa negara memiliki hak berupa pajak atas bisnis dan ekonomi yang berujung pada konsumsi dan kekayaan.

Direktorat Jenderal Pajak hanyalah institusi kecil yg diberi tanggung jawab oleh konstitusi untuk memastikan setiap output ekonomi berupa konsumsi dan kekayaan (penghasilan) telah dibayar ke negara sesuai dengan hak negara. Tanpa ada pajak, fungsi pemerintah mendorong perekonomian tidak akan berjalan karena tidak ada yang memastikan hak negara dipenuhi sebagaimana mestinya.

Prinsip pemungutan pajak memang ability to pay, convenience, dan ambil telornya jangan bunuh ayamnya, tapi seringkali para pebisnis memanfaatkan kelemahan negara dalam mengontrol bisnisnya shg seringkali hak negara tidak ditunaikan apa adanya.

Kalau sudah seperti ini, maka pada saat negara mengatahui hal tersebut berdasarkan informasi, data, laporan atau pengaduan yang diterima maka negara harus turun untuk memastikan berapa hak negara yang seharusnya termasuk dengan sanksi-sanksinya. Sanksi ini yang seringkali membebani masyarakat sehingga seringkali memberatkan bisnis dan dunia usaha.

Hal seperti ini sesungguhnya tidak akan terjadi kalua setiap individu, perusahaan, swasta atau publik sadar dan menunaikan kewajiban bahwa dalam kue ekonominya ada hak negara dengan sebaik baiknya. Dan, tugas Ditjen Pajak adalah memastikan setiap pengusaha (pribadi ato perusahaan) baik privat atau BUMN atau BUMD atau perusahaan dalam bentuk apapun mengalokasikan sebagian hasilnya utk negara sesuai Undang-Undang.

Dengan konstitusi, kita maka pajak memang dibentuk sebagai alat kontrol tingkat pertama terhadap perekonomian kita yang berwujud pada konsumsi dan kekayaan. Dengan demikian, pajak harus bisa mengontrol konsumsi dan kekayaan setiap pebisnis dan pelaku usaha di Indonesia. Itu memang tugas konstistusi.

Lalu, siapa yang sesungguhnya penting buat negara ini? Bisnis atau perpajakan? Tentunya tinggal dilihat dari sudut pandang apa. ***

Artikel Lainnya:

Source :

tautan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *