fbpx
Artikel Opini

Asian Games dan Pajak

Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang sudah dimulai. Selain acara pembukaannya yang megah dan penuh kontroversi, ada juga capaian gemilang dari kontingen Indonesia yang sudah meraih delapan medali emas. Prestasi yg bahkan sudah melebihi Asian Games sebelumnya padahal Asian Games baru dimulai.

Selain kedua hal tersebut , Asian Games 2018 juga dihiasi oleh sebuah Insiden langka yaitu pemulangan atlet.

Kontingen Jepang memutuskan memulangkan empat atlet basketnya. Alasannya mereka menyewa PSK saat merayakan kemenangan atas Qatar.

Tindakan pemulangan atlet ini cukup mengejutkan karena hal ini membuat tim basket putra Jepang tinggal memiliki delapan pemain.

Kondisi ini jelas menyulitkan kontingen Jepang dalam meraih medali di nomor basket putra.

Hal yang paling fenomenal adalah ucapan ketua kontingen jepang saat menjelaskan hal ini. Yasuhiro Yamashita menyatakan bahwa keempat atlet tersebut melanggar kode etik tim nasional Jepang dan menghianati harapan warga Jepang. Atas hal tersebut ketua delegasi Jepang menyatakan mohon maaf.

Ketua organisasi basket Jepang, yang mendampingi dalam konferensi pers itu menambahkan bahwa, “Mereka disini mewakili Jepang dan itu bukan cara mewakili negara kami. Tidak ada ruang untuk membenarkan alasan mereka. Kami disini dibiayai oleh pajak warga Jepang. Para atlet harus mengingat itu dan bertindak sebagai warga teladan.

Pernyataan ketua organisasi basket Jepang, Yuka Mitsuya itu menunjukkan tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Kontingen Jepang paham benar bahwa mereka dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh warga Jepang dan sadar bahwa hal itu harus dmanfaatkan dengan benar. Ada rasa malu jika penggunaannya tidak sesuai/tidak tepat.

Kejadian ini membuat kita terperangah, begitu paham mereka tentang tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menggunakan dana publik.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sudahkah dana publik digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab?

Ketika masyarakat dijejali dengan berita soal korupsi anggaran dan alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat, maka terbentuk persepsi di masyarakat bahwa penggunaan dana publik/APBN masih jauh dari sempurna.

Tetapi tantangan di Indonesia bukan cuma soal bahwa dana publik digunakan secara hati-hati dan efisien atau tidak tetapi juga apakah masyarakat paham tentang penggunaan dana publik.

Jangan-jangan masyarakat Indonesia tidak paham bahwa berbagai venue olahraga megah yg dibangun/direnovasi dalam rangka Asian Games itu dibangun dari uang pajak.

Sama tidak pahamnya ketika merasa tidak pernah dibantu oleh pemerintah meski menikmati berbagai subsidi, infrastruktur, sekolah gratis dan sebagainya.

Jadi PR besar pemerintah selain menggunakan dana publik/APBN secara benar, hati-hati dan efisien adalah mengedukasi masyarakat tentang penggunaan dana APBN. Kemenkeu sudah mulai menginisiasi edukasi APBN dengan jargon “Uang Kita untuk Kita”.

Tiada salahnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mulai mengedukasi masyarakat tentang pajak kita untuk apa. Jika masyarakat tahu tentang pemanfaatan uang pajak diharapkan mengurangi keengganan atau ketidakikhlasan nasyarakat dalam membayar pajak. Reformasi di pajak tidak akan maksimal tanpa peran aktif dan pemahaman yang benar dari para pemangku kepentingan seperti masyarakat pembayar pajak.

Asian Games bisa menjadi momentum pemerintah khususnya DJP untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai hal tersebut.

Artikel Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *